Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gunung Mas

Abstrak

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Kinerja Aparatur Pemerintah dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gunung Mas. Dan faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahiu keadaan yang sebenarnya terjadi dan memperoleh gambaran tentang berbagai persoalan yang muncul dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. (2) Untuk mendeskripsikan hal-hal yang berkaitan dengan kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat di Kabupaten Gunung Mas. Pendekatan yang digunakan adalah Kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan dua proses kegiatan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Gunung Mas  sudah cukup baik karena karakteristik atau indikator good governance seperti kerangka hukum, transparancy dalam menanggapi berbagai keluhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, responsiveness terhadap kebutuhan dan kondisi pelayanan sudah terlaksana ketika ada keluhan, effectiveness dan efficiency dengan menggunakan sumber yang tersedia  sudah dijalankan, serta accountability bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. (2) Faktor-faktor yang menghambat kinerja pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan jika dilihat dari aspek kinerja aparatur adalah kurangnya sumber daya manusia (Pegawai) adminstrasi, dan adanya petugas yang belum memahami tugasnya.Selain itu dari aspek kualitas pelayanan perizinan seperti sarana dan prasarana masih belum memadai dalam menunjang pekerjaan karena jumlahnya yang minim dan adanya peralatan yang rusak dan belum diperbaiki atau diganti, sehingga dirasakan belum cukup mampu memberikan pelayanan good governance yang baik kepada masyarakat.